Kumpulan Berita

LHKPN


Nasional
23 July 2025

LHKPN Terbaru Prabowo Tembus Rp2 Triliun, Ini Daftar Lengkap Harta Kekayaannya

Harta kekayaan Prabowo terdiri dari surat berharga berjumlah Rp1,7 triliun. Alat transportasi dan mesin dengan jumlah Rp1,2 miliar dan tanah dan bangunan Rp294 miliar.

Nasional
1 July 2025

Kekayaan Stafsus Presiden Yovie Widianto Capai Rp43 Miliar, Ini Rinciannya

Yovie Widianto kini menjadi pihak wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sebab, ia kini menyandang status Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif.

Nasional
30 June 2025

Jadi Stafsus Presiden Prabowo, Yovie Widianto Miliki Harta Rp43 Miliar

Kekayaan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto mencapai Rp43 miliar (43.276.514.249). Hal itu sebagaimana termuat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)

Inspirasi Bisnis
10 June 2025

Harta Kekayaan Stafsus Menhan Deddy Corbuzier Nyaris Rp1 Triliun, Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI

Deddy Corbuzier mempunyai harta kekayaan Rp953.021.579.571 atau Rp953,02 miliar. Deddy masuk jajaran pejabat terkaya di Indonesia.

Nasional
8 June 2025

Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Rp1 Triliun, Begini Rinciannya

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi, Sosial, dan Publik, Deddy Cahyadi alias Deddy Corbuzier telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK.

Nasional
8 June 2025

Fantastis, Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Tembus Rp1 Triliun

Deddy Cahyadi alias Deddy Corbuzier ditunjuk sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi, Sosial, dan Publik. Ia pun harus melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inspirasi Bisnis
4 June 2025

Harta Kekayaan Maruarar Sirait Meroket Jadi Rp1,55 Triliun, Masuk Daftar Menteri Terkaya di RI

Harta kekayaan Menteri Pembangunan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait naik drastis menjadi Rp1,55 triliun.

Nasional
10 May 2025

KPK: 11.114 Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN

KPK mengungkap masih terdapat 11.114 penyelenggara negara yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).