Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 digugat di Mahkamah Konstitusi.

Karena memang dalam sejarahnya itu tidak pernah ada Perppu yang tidak ditentang.

Omnibus law, kata Kepala Negara, memang belum populer di Indonesia.

Posisi 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju digugat ke MK.

Wadah Pegawai mengapresiasi langkah tegas dan berani yang diputuskan oleh tiga pimpinannya tersebut.

Pramono menerangkan Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap warga negara mempunyai hak untuk menggugat UU KPK tersebut.

Keputusan yang diambil Jokowi juga merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan seorang presiden kepada MK.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerbitkan Perppu, meliputi negara dalam keadaan gentin atau terjadi kekosongan hukum.