Omnibus law, kata Kepala Negara, memang belum populer di Indonesia.

Ketiga nama tersebut adalah Suparman Marzuki, Ida Budhiati, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Posisi 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju digugat ke MK.

Pramono menerangkan Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap warga negara mempunyai hak untuk menggugat UU KPK tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan Keppres untuk membentuk panitia seleksi (Pansel).

Keputusan yang diambil Jokowi juga merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan seorang presiden kepada MK.

Inggrit menilai ada delapan putusan MK yang 'bernada'‎ negatif dalam kurun waktu satu tahun.

MK akan menggelar sidang pengucapan putusan atau ketetapan untuk 224 dari 260 perkara sengketa hasil Pileg 2019.