Kumpulan Berita

mahkamah konstitusi.


Nasional
3 January 2025

Perindo Yakin Kandidat Berkualitas Bisa Tetap Muncul Meskipun Tak Ada Ambang Batas Presiden

Ferry Kurnia Rizkiyansyah meyakini, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ketentuan presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, bisa memunculkan banyak kandidat

Nasional
3 January 2025

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Perindo: Mudah-Mudahan Bisa Ditindaklanjuti DPR dan KPU

Menurutnya, revisi UU Pemilu sebuah keniscayaan dan keharusan. Apalagi, ia menilai, banyak hal yang harus diperbaiki di UU Pemilu.

Nasional
3 January 2025

MK Tolak Gugatan Penghapusan TOEFL Sebagai Syarat CPNS

Pemohon menguji pasal Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Nasional
2 January 2025

MK Hapus Persyaratan Ambang Batas, Semua Parpol Bisa Ajukan Kandidat di Pilpres 2029!

Dalam pertimbangannya Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, kalau semua partai politik peserta pemilu berhak mengajukan sosok pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Nasional
2 January 2025

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Anwar Usman dan Daniel Yusmic Beda Pendapat

Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo yang bertindak selaku pimpinan sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat

Nasional
2 January 2025

MK Terima 158 Pengujian Undang-Undang Sepanjang 2024, Terbanyak Dibanding Sebelumnya

Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan sepanjang 2024 telah memutus 158 perkara Pengujian Undang-undang (PUU). Adapun perkara yang ditangani sebanyak sebanyak 240 gugatan.

Nasional
2 December 2024

MK Perkuat Kewenangan KPK Tangani Korupsi Militer Jadi Tantangan Besar Pemerintahan Prabowo

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi di institusi militer dinilai langkah positif.

Hot Issue
29 November 2024

MK Kabulkan RUKN, Sistem Unbundling Kelola Ketenagalistrikan Inkonstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2024.