Kumpulan Berita

Mahkamah Konstitusi


Megapolitan
8 December 2024

KPU Tetapkan Pram-Doel Unggul di Pilkada Jakarta, Kubu RIDO Siap Gugat ke MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah menetapkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Nasional
2 December 2024

MK Perkuat Kewenangan KPK Tangani Korupsi Militer Jadi Tantangan Besar Pemerintahan Prabowo

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi di institusi militer dinilai langkah positif.

Hot Issue
29 November 2024

MK Kabulkan RUKN, Sistem Unbundling Kelola Ketenagalistrikan Inkonstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2024.

Nasional
25 November 2024

MK Prediksi Akan Ada 300 Lebih Perkara Sengketa Pilkada 2024

Namun bisa juga jumlah tersebut berkurang, kata Suhartoyo tergantung kepercayaan publik terhadap lembaganya.

Nasional
15 November 2024

MK Tolak Gugatan soal Hadirkan Kotak Kosong untuk Pemilihan Lebih dari Satu Paslon

Ketua MK Suhartoyo, menjelaskan blank vote pada pemilihan calon tunggal di Indonesia sebenarnya jalan keluar terakhir demi menyelamatkan hak memilih warga negara yang terancam tidak dapat dipenuhi.

Nasional
4 November 2024

UU Ciptaker Dianulir, Menteri Hukum: Pemerintah Taat dan Patuh Terhadap Putusan MK

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, Pemerintah akan taat dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Nasional
23 October 2024

Aturan Kolom Agama di KTP dan KK Digugat ke MK, Ingin Ada Pilihan Tidak Beragama

Keduanya meminta agar kolom agama dapat diisi dengan keterangan 'tidak beragama' bagi mereka yang tidak menganut agama apapun.

Nasional
27 September 2024

MK: WNA Pelaku Tindak Pidana Narkotika Harus Diusir dari Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika harus diusir dari wilayah hukum Republik Indonesia (RI).