Padahal kata dia, pasal ini dapat dikatakan sebagai extrem in justice yang dalam positive tulen sekalipun, pasal model seperti ini ditolak.

Mahkamah Konstitusi memeriksa sebanyak 28 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Diskualifikasi tersebut didasarkan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif , dengan menyalahgunakan dana bantuan Covid-19.

Pokok Perkara: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945.

MK menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali melaporkan perkembangan terbaru terkait pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum

KPU berharap Sirekap bisa memberikan kontribusi positif pada sengketa perselisihan hasil suara di Mahkamah Konsitusi MK.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyarankan publik menunggu hasil investigasi Komnas HAM atas penembakan Laskar FPI.