mahkamah konstitusi

Karena memang dalam sejarahnya itu tidak pernah ada Perppu yang tidak ditentang.

Omnibus law, kata Kepala Negara, memang belum populer di Indonesia.

Ketiga nama tersebut adalah Suparman Marzuki, Ida Budhiati, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Wadah Pegawai mengapresiasi langkah tegas dan berani yang diputuskan oleh tiga pimpinannya tersebut.

Pramono menerangkan Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap warga negara mempunyai hak untuk menggugat UU KPK tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan Keppres untuk membentuk panitia seleksi (Pansel).

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerbitkan Perppu, meliputi negara dalam keadaan gentin atau terjadi kekosongan hukum.

Inggrit menilai ada delapan putusan MK yang 'bernada'‎ negatif dalam kurun waktu satu tahun.