mahkamah konstitusi

Dirinya menyesalkan adanya tuduhan bahwa revisi UU ini sebagai barter politik.

Oleh karena itu, sangat tidak logis apabila para pemohon mengajukan pengujian ke MK secara sembrono dan memunculkan norma baru.

Kami mendorong agar UU Penyiaran yang sudah jadul itu untuk bersinergi dengan UU yang lain.

Mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Sejumlah pemohon berbeda dengan dua nomor perkara berbeda meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Covid-19.

Menurutnya, uji materi juga bukan berarti ada sikap anti terhadap siaran berbasis internet baik lokal maupun asing.

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 digugat di Mahkamah Konstitusi.

Karena memang dalam sejarahnya itu tidak pernah ada Perppu yang tidak ditentang.