Kumpulan Berita

mahkamah konstitusi.


Nasional
5 January 2025

Sikapi Putusan MK, Ketua DPD: Capres Independen Perlu Diwacanakan

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menilai pengusulan bakal calon presiden (Capres) independen atau non partisan perlu diwacanakan dalam sistem politik Indonesia

Nasional
4 January 2025

MK Registrasi 309 Perkara Perselisihan Hasil Pilkada, Sidang Perdana Digelar 8 Januari 2025

Mahkamah Konstitusi (MK) telah meregistrasi sebanyak 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) tahun 2024.

Nasional
4 January 2025

Tanggapi Putusan MK, Menko Yusril: Perlu Dirumuskan Aturan Cegah Koalisi Besar di Pilpres

Hal ini diungkapkan Yusril menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold.

Nasional
3 January 2025

Perindo Yakin Kandidat Berkualitas Bisa Tetap Muncul Meskipun Tak Ada Ambang Batas Presiden

Ferry Kurnia Rizkiyansyah meyakini, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ketentuan presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, bisa memunculkan banyak kandidat

Nasional
3 January 2025

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Perindo: Mudah-Mudahan Bisa Ditindaklanjuti DPR dan KPU

Menurutnya, revisi UU Pemilu sebuah keniscayaan dan keharusan. Apalagi, ia menilai, banyak hal yang harus diperbaiki di UU Pemilu.

Kampus
3 January 2025

Profil 4 Mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta, Penggugat Ambang Batas Capres 20% yang Dikabulkan MK 

Mereka melayangkan uji materi terhadap Pasal 222 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 dengan tujuan agar pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD

Nasional
3 January 2025

Breaking News! MK Kabulkan Pencabutan Gugatan UU Pemilu soal Kampanye Presiden 

Pembacaan putusan dilaksanakan di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat.

Nasional
2 January 2025

MK Hapus Persyaratan Ambang Batas, Semua Parpol Bisa Ajukan Kandidat di Pilpres 2029!

Dalam pertimbangannya Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, kalau semua partai politik peserta pemilu berhak mengajukan sosok pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.