Kumpulan Berita

Menkum Supratman Andi Agtas


Nasional
29 July 2025

Capaian Kinerja Meningkat, Kemenkum Prioritaskan Program Utama Presiden Prabowo

Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja pada periode April-Juni (triwulan II) tahun 2025.

Nasional
2 July 2025

Panitia Kongres Temui Menkum dan Kapuspen TNI: Pemerintah Dukung Kongres  Persatuan PWI

Panitia Kongres PWI menemui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Rabu (2/7/2025). Kunjungan ini sebagai bagian persiapan menuju Kongres Persatuan yang akan digelar pada 30 Agustus 2025.

Nasional
17 June 2025

Menkum: Proses Ekstradisi Buronan Korupsi E-KTP Paulus Tannos Masih Panjang

Proses ekstradisi Paulus Tannos (PT), buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP masih panjang.

Nasional
4 June 2025

Menkum: Kasus Paulus Tannos Tak Bisa Gunakan Kebijakan Police to Police 

Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas menyebut, kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Paulus Tannos tidak dapat diselesaikan lewat kebijakan Police to Police.

Nasional
4 June 2025

Menkum Sebut Berkas Ekstradisi Paulus Tannos Lengkap 

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyatakan berkas ekstradisi tersangka kasus E-KTP Paulus Tannos sudah lengkap.

Nasional
20 May 2025

Menkum Supratman Ungkap Capaian Inovasi Hukum Pemerintahan Prabowo di ILF Rusia

Supratman juga menyampaikan beberapa inisiatif utama dari program ini.

News
17 May 2025

Menkum Minta Diaspora Rusia Usai Belajar Kembali Bangun Bangsa Indonesia 

Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas, melakukan dialog dengan diaspora di Saint Petersburg, Rusia pada Jum?? at, 16 Mei 2025. Kegiatan ini dilakukan di sela sela Rangkaian kegiatan kerja Menteri Hukum untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Cooperation in the Field of legal Regulation of the Activities of Non-Profit Organization (MoU NPO)

Nasional
14 May 2025

Menkum Tunggu Kemendagri Soal Bekukan Ormas Bergaya Preman

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Kemendagri untuk membekukan badan hukum organisasi masyarakat bergaya preman yang meresahkan.