Kumpulan Berita

ojk.


Hot Issue
23 January 2026

BI, OJK dan LPS Temui Purbaya Bahas Rupiah hingga Kondisi Ekonomi Indonesia

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menggelar rapat koordinasi reguler di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Smart Money
20 January 2026

Pelindungan Konsumen, OJK Bisa Gugat Pelaku Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Hot Issue
19 January 2026

Cek Fakta Terbaru, Apakah Pinjol Bisa Melacak Keberadaan Nasabah? 

Cek fakta terbaru, apakah Pinjol bisa melacak keberadaan nasabah? Maraknya kasus penagihan pinjaman online (pinjol) yang membuat resah masyarakat, muncul kekhawatiran dari banyak nasabah pinjol dalam melacak lokasi handphone nasabah.

Hot Issue
18 January 2026

Waspada! 24 Pinjol Terjerat Kredit Macet, Utang Orang RI Dekati Rp100 Triliun

24 perusahaan pinjol terjerat kredit macet. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) di atas 5 persen per November 2025.

Hot Issue
18 January 2026

OJK Keluarkan Surat Penugasan Debt Collector? Ini Faktanya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat penugasan tim lapangan (debt collector). Cek faktanya.

Hot Issue
17 January 2026

Amankah Pinjol Tanpa Verifikasi Wajah? Ini Faktanya 

Amankah Pinjol tanpa verifikasi wajah? Masyarakat kini diimbau untuk waspada terhadap tawaran pinjaman online (pinjol) ilegal yang menjanjikan kemudahan pencairan dana tanpa melalui proses verifikasi wajah.

Hot Issue
16 January 2026

OJK Akan Gugat Perdata Dana Syariah Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dalam menangani kasus gagal bayar yang melilit penyelenggara fintech lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Hot Issue
16 January 2026

OJK Laporkan ke Bareskrim Polri Temuan 8 Pelanggaran Dana Syariah Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemeriksaannya terhadap penyelenggaran pindar Dana Syariah Indonesia (DSI) menemukan delapan pelanggaran yang dilakukan DSI sehingga merugikan para pemberi dana (lender) yang dananya gagal dibayarkan.