Ojk

OJK memperketat pengawasan keamanan siber di perusahaan sekuritas setelah investigasi serangan siber. Langkah ini meliputi perbaikan manajemen risiko, deteksi fraud, dan koordinasi dengan SRO untuk melindungi aset nasabah. SEB diterbitkan untuk memperkuat sistem pengamanan digital.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus Pasal 44 ayat (1) dan (2) pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023, tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Aturan tersebut memperbolehkan pelaku jasa keuangan melakukan penagihan utang melalui pihak ketiga atau jasa penagih utang (debt collector).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai prospek pertumbuhan ekonomi global menunjukkan perbaikan seiring revisi ke atas oleh OECD.

Rapat kabinet yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI dan sejumlah menteri membahas program strategis pemerintah serta perkembangan terkini sektor keuangan dan perbankan nasional menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menkeu Purbaya optimistis IHSG akan terus menguat dalam 10 tahun ke depan seiring dengan perbaikan ekonomi nasional. Penguatan bursa saham mencerminkan ekspektasi positif terhadap keberlanjutan ekonomi Indonesia. OJK juga menekankan pentingnya menjaga momentum penguatan IHSG.

Menkeu Purbaya dan Ketua OJK Mahendra Siregar membentuk tim kerja lintas lembaga untuk menindaklanjuti isu strategis di pasar modal. Pembentukan tim ini bertujuan menjaga keberlanjutan program ekonomi dan memperkokoh struktur pasar modal saat IHSG menguat.

Anggito Abimanyu dilantik sebagai Ketua LPS, menggantikan Purbaya. LPS akan memiliki mandat baru di sektor asuransi melalui UU P2SK. LPS berperan dalam penyelamatan lembaga keuangan bermasalah, khususnya perbankan dan asuransi.

Menteri Keuangan Purbaya membatalkan pembangunan Gedung OJK di SCBD. Lahan tersebut akan dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta untuk Kantor Pusat Bank Jakarta. MoU dengan OJK dinyatakan tidak berlaku lagi. Pembangunan diharapkan dimulai tahun ini.