Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membuka pendaftaran calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa panitia seleksi (pansel) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dibentuk.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tertulis kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk, serta sejumlah pihak terkait, atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan saat ini pihaknya bekerjasama dengan pemerintah dan Self-Regulatory Organizations (SRO) akan membentuk tim Satgas reformasi pasar modal.

Segini kisaran gaji Friderica Widyasari sebagai Ketua dan Wakil Ketua OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan proses pengisian jabatan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kosong akan segera dimulai. Langkah awal yang akan diambil pemerintah adalah pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjaring kandidat terbaik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh jajaran Self-Regulatory Organization (SRO) mengumumkan komitmen besar untuk melakukan reformasi struktural yang ambisius di pasar modal nasional. Langkah ini diambil guna memenuhi ekspektasi investor global serta meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi (investability) Indonesia di mata penyedia indeks internasional seperti MSCI.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Haekal, menegaskan prioritas utama saat ini adalah menjaga stabilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator independen serta memastikan Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap menjadi pasar yang kredibel, berkualitas, dan dipercaya investor.