Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK menerima sebanyak 17.150 pengaduan terkait berbagai entitas keuangan ilegal, dengan mayoritas berasal dari kasus pinjaman online (pinjol) ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka Posko Pengaduan di Kantor OJK Purwokerto untuk membantu masyarakat yang menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) terbaru untuk meningkatkan ketahanan dan profesionalisme industri pasar modal.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Luhut Binsar Pandjaitan memanggil Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan) beserta Anggota Dewan Komisioner untuk berdiskusi terkait pelemahan rupiah terhadap dolar.

OJK buka suara soal sejumlah bank berskala besar tercatat memangkas pengeluaran untuk tenaga kerja pada kuartal I-2026 di tengah digitalisasi.

OJK mencermati pengumuman Index Review Rebalancing yang telah dirilis oleh MSCI Inc. pada 12 Mei 2026, serta terus memantau pergerakan pasar modal domestik.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengungkapkan penyebab saham-saham yang dikeluarkan dari indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga.