Kumpulan Berita

Pajak


Hot Issue
21 October 2025

Ini Nomor Lapor Pak Purbaya untuk Aduan Pajak dan Bea Cukai

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah membuka kanal aduan Lapor Pak Purbaya melalui nomor 082240406600.

Hot Issue
21 October 2025

Aduan Lapor Pak Purbaya: Pejabat Pajak Terlibat Premanisme di Tangerang Bakal Dipecat

DJP merespons dan menindaklanjuti laporan yang masuk melalui kanal "Lapor Pak Purbaya" mengenai dugaan tindakan premanisme

Hot Issue
21 October 2025

Purbaya Siap Bongkar Penyelundupan Besar-besaran, Sudah Kantongi Nama Pemain

Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi rencana penindakan besar-besaran terhadap praktik ilegal yang merugikan penerimaan negara.

Hot Issue
20 October 2025

Lapor SPT 2026 Gunakan Coretax, DJP Targetkan 14 Juta Wajib Pajak 

11,2 juta di antaranya merupakan wajib pajak karyawan, sementara 2,2 juta lainnya adalah pekerja bebas atau nonkaryawan.

Hot Issue
17 October 2025

Purbaya Terima 15.933 Aduan soal Kelakuan Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Ada yang Nongkrong di Starbucks

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dalam dua hari pertama, jumlah laporan yang diterima 15.933 WA.

Hot Issue
16 October 2025

Prabowo Instruksikan Pendapatan Pajak Naik di Era Menkeu Purbaya

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk memperkuat kinerja penerimaan negara, terutama dari sektor pajak di bawah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) Kabinet Merah Putih di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Hot Issue
15 October 2025

Alasan Purbaya Akan Turunkan Tarif PPN 11 Persen di 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini berlaku sebesar 11 persen

Hot Issue
14 October 2025

Bos DJP Targetkan Rp20 Triliun dari 200 Pengemplang Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan dapat mengumpulkan Rp20 triliun dari total Rp60 triliun tunggakan pajak yang berasal dari 200 wajib pajak hingga akhir tahun 2025.