pemilu.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan terhadap fragmentasi politik jika ambang batas parlemen diperkecil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembatasan Ketua Umum (Ketum) Partai Politik hanya dua periode. Komisi antirasuah menyebut usulan ini berbasis akademik.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan memperkuat kajian melalui penyusunan policy brief lanjutan yang lebih komprehensif.

Komisi II DPR RI kembali mengundang sejumlah pihak untuk membahas desain kepemiluan. Pembahasan tersebut digelar di ruang rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk turut mengundang partai politik non-parlemen, dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) secara resmi akan dilakukan pada pertengahan tahun 2026.

Wacana penggantian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD kembali memicu perdebatan publik.

Akses pendidikan pemilu untuk masyarakat perlu ditingkatkan. Hal tersebut dianggap penting, terutama bagi generasi muda hingga penyandang disabilitas, dan daerah terpencil yang sulit mendapatkan akses.