pemilu

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari berharap tidak ada lagi suara rakyat yang terbuang dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) mendatang.

Langkah hukum ini diambil untuk mengakhiri status Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selama ini dianggap sebagai lex imperfecta.

Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendesak DPR dan pemerintah, segera membahas perubahan aturan kepemiluan secara menyeluruh. Revisi dinilai tidak cukup hanya menyasar Undang-Undang Pemilu, tetapi juga sejumlah regulasi lain yang berkaitan dengan sistem politik dan kepemiluan.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan terhadap fragmentasi politik jika ambang batas parlemen diperkecil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembatasan Ketua Umum (Ketum) Partai Politik hanya dua periode. Komisi antirasuah menyebut usulan ini berbasis akademik.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan memperkuat kajian melalui penyusunan policy brief lanjutan yang lebih komprehensif.

Komisi II DPR RI kembali mengundang sejumlah pihak untuk membahas desain kepemiluan. Pembahasan tersebut digelar di ruang rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk turut mengundang partai politik non-parlemen, dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).