pemilu

Mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pemilihan wakil rakyat dilakukan secara langsung. Hal itu tergambar dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk Evaluasi dan Komitmen Publik terhadap Pancasila.

Komisi II DPR RI kembali mengundang sejumlah pihak untuk membahas desain kepemiluan. Pembahasan tersebut digelar di ruang rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk turut mengundang partai politik non-parlemen, dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno mengatakan, pemilu jangan lagi dipandang sebagai prosedur elektoral, melainkan infrastruktur digital strategis negara.

Wacana penggantian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD kembali memicu perdebatan publik.

Akses pendidikan pemilu untuk masyarakat perlu ditingkatkan. Hal tersebut dianggap penting, terutama bagi generasi muda hingga penyandang disabilitas, dan daerah terpencil yang sulit mendapatkan akses.

Sistem pemilu di Indonesia dinilai masih menyimpan banyak persoalan, mulai dari lahirnya calon legislatif (caleg) yang kurang kompeten hingga maraknya praktik money politics. Untuk itu, sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini dinilai perlu segera dikoreksi.

DPP Partai Perindo menggandeng Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggelar Forum Group Discussion (FGD).