Kumpulan Berita

Pemprov DKI Jakarta.


Megapolitan
18 November 2025

11 Raperda Mangkrak! Pramono Optimis Akan Disahkan hingga Akhir 2025

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku optimistis belasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang belum disahkan akan disahkan hingga akhir 2025.

Megapolitan
15 November 2025

Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memfokuskan pemotongan pohon untuk menghadapi musim penghujan.

Economy
15 November 2025

Kenali Beda Pajak dan Retribusi Daerah, Fondasi Bangun Jakarta Lebih Baik

Pembangunan dan pelayanan publik di DKI Jakarta tidak bisa dilepaskan dari peran dua sumber utama pendapatan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah.

Economy
12 November 2025

Jangan Terlewatkan! Pemprov DKI Berikan Kelonggaran Tunggakan PBB-P2 Jelang Akhir Tahun

Pemprov DKI resmi meluncurkan paket kebijakan pemutihan besar-besaran untuk PBB-P2.

Megapolitan
10 November 2025

Pramudi Wanita Singgung Tarif Transjakarta Tak Naik, Pramono: Gubernurnya Lagi Bimbang!

Seorang pramudi wanita Transjakarta, Novia Rina, menyampaikan unek-unek soal tarif Transjakarta yang tak pernah naik sejak 2004. Ia menyinggung hal itu langsung di hadapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara kelulusan pelatihan pramudi wanita "Women Empowerment" di Kantor Transjakarta, Makasar, Jakarta Timur, Senin (10/11/2025).

Megapolitan
10 November 2025

Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan hingga Akhir 2025

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi memberikan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB.

Musik
9 November 2025

Momen 54 Musisi, 28 Paduan Suara dan 5 Penyanyi Tampilkan Musik Karya WR Supratman hingga Koes Plus 

Pagelaran ini merupakan kolaborasi Jakarta Philharmonic Orchestra dan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Economy
8 November 2025

Punya Rumah Pertama Makin Untung, Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan keringanan NPOPTKP dalam pembayaran BPHTB.