Pilkada

Ferry menekankan bahwa yang perlu didorong saat ini adalah revisi UU Pemda untuk mempertegas kewenangan wakil kepala daerah,

GKSR juga mengajukan beberapa usulan lain terkait RUU Pilkada, termasuk mengenai perpanjangan masa jabatan kepala daerah.

Tingginya ongkos politik dalam pelaksanaan Pilkada dinilai menjadi persoalan serius bagi demokrasi di Indonesia. Fenomena ini terlihat dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan sejak tahap pencalonan, meski belum tentu kandidat bisa maju dalam kontestasi.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyoroti wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang justru berpotensi memperbesar biaya politik.

Dalam Prolegnas tahun ini, tidak masuk agenda pembahasan Undang-Undang Pilkada.

Lewat Rakernas I, PDIP memutuskan sikap pilkada harus digelar secara langsung atau dipilih rakyat.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan hingga pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar Sabtu (10/1/2026) hari ini.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, menegaskan partainya akan merespons berbagai isu strategis nasional dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar bertepatan dengan HUT ke-53 partai.