Pilkada

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyoroti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang masih diwarnai politik uang.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyoroti wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang justru berpotensi memperbesar biaya politik.

Dalam Prolegnas tahun ini, tidak masuk agenda pembahasan Undang-Undang Pilkada.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri turut menyinggung soal sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan hingga pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar Sabtu (10/1/2026) hari ini.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, menegaskan partainya akan merespons berbagai isu strategis nasional dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar bertepatan dengan HUT ke-53 partai.

Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa partainya ikut mempengaruhi perubahan sikap Partai Demokrat terkait dukungan terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Ia menegaskan, keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hasil pertimbangan internal Partai Demokrat.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni?? am Sholeh, turut menyampaikan pandangannya terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Ia menegaskan, bahwa setiap kebijakan politik harus berorientasi pada kemaslahatan publik.