Kumpulan Berita
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta seluruh kader mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) guna mematangkan struktur kepengurusan pasca-muktamar.
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkap proses islah atau rekonsiliasi dirinya dengan kubu Agus Suparmanto sampai akhirnya sepakat untuk bersatu dalam kepengurusan yang sama.
Muhammad Mardiono resmi menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP periode 2025-2030.
Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya berakhir. Hal ini menyusul telah tercapainya kesepakatan untuk berdamai atau islah antara kubu Muhamad Mardiono dengan Agus Suparmanto.
Imam mengatakan, momentum ini harus dimanfaatkan seluruh kader untuk menatap masa depan partai secara lebih solid dan produktif.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menandatangani Surat Keputusan (SK) hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP). SK tersebut sekaligus menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025??"2030.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara. Kementerian Hukum (Kemenkum) hanya berkewajiban memproses penetapan ketua partai politik terpilih.