Kumpulan Berita

Ppp


Nusantara
17 January 2026

Buka Muswil PPP, Mardiono Minta Dukung Program Pemerintahan Prabowo

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta seluruh kader mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Nusantara
4 January 2026

Matangkan Struktur, PPP Gelar Musyawarah Wilayah di Kaltara

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) guna mematangkan struktur kepengurusan pasca-muktamar.

Nasional
7 October 2025

Terungkap! Ada 'Orang Baik' di Balik Rekonsiliasi PPP Kubu Mardiono dan Agus Suparmanto

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkap proses islah atau rekonsiliasi dirinya dengan kubu Agus Suparmanto sampai akhirnya sepakat untuk bersatu dalam kepengurusan yang sama.

Nasional
6 October 2025

Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum

Muhammad Mardiono resmi menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP periode 2025-2030.

Nasional
6 October 2025

Menkum Terbitkan SK Kepengurusan PPP, Mardiono-Agus Suparmanto Sepakat Islah

Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya berakhir. Hal ini menyusul telah tercapainya kesepakatan untuk berdamai atau islah antara kubu Muhamad Mardiono dengan Agus Suparmanto.

Nasional
4 October 2025

Sekjen PPP: Rekonsiliasi dan Fokus Kembali ke Parlemen!

Imam mengatakan, momentum ini harus dimanfaatkan seluruh kader untuk menatap masa depan partai secara lebih solid dan produktif.

Nusantara
3 October 2025

Kader PPP Dukung SK Menkum Tetapkan Mardiono Jadi Ketum

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menandatangani Surat Keputusan (SK) hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP). SK tersebut sekaligus menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025??"2030.

Nasional
3 October 2025

Menkum Supratman Tegaskan Tidak Ada Intervensi Pemerintah dalam Muktamar PPP

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara. Kementerian Hukum (Kemenkum) hanya berkewajiban memproses penetapan ketua partai politik terpilih.