Prabowo Subianto.

Kepala Negara menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

KEM-PPKF dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 tersebut diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pelaksanaan sistem perekonomian nasional sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Menurut Presiden, para pendiri bangsa telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa yang dijalankan sebagai bangsa melalui pasal tersebut.

Presiden Prabowo Subianto memaparkan peta jalan (roadmap) untuk merombak sektor energi nasional demi mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Kepala Negara menegaskan bahwa kedaulatan energi adalah harga mati untuk menyelamatkan devisa negara yang selama ini terkuras.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteri di kabinetnya untuk waspada, terhadap akal-akalan birokrat yang kerap memanfaatkan waktu lelah pejabat untuk meminta tanda tangan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian di tengah pidatonya saat rapat paripurna di Gedung DPR. Prabowo sempat celingukan mencari kopi yang berada di podium tempatnya berbicara.