Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian di tengah pidatonya saat rapat paripurna di Gedung DPR. Prabowo sempat celingukan mencari kopi yang berada di podium tempatnya berbicara.

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinetnya merumuskan harga komoditas strategis Indonesia seperti kelapa sawit, nikel, emas hingga hasil tambang lainnya agar tidak lagi ditentukan oleh negara lain.

Presiden Prabowo Subianto membeberkan kekayaan komoditas strategis milik Indonesia yang menyumbang devisa hasil ekspor dalam jumlah fantastis. Prabowo mengungkapkan bahwa hanya dari tiga komoditas unggulan saja, nilai devisa yang dihasilkan mampu menembus angka Rp1.100 triliun per tahun.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa setiap malam ada puluhan ribu kapal bendera asing mengambil kekayaan Indonesia. Prabowo menegaskan, hal itu tidak boleh lagi terjadi dan akan ditindak secara hukum.

Presiden Prabowo Subianto mencanangkan mata uang Garuda bergerak di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per Dolar Amerika Serikat (AS) pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027. Seluruh asumsi yang tertuang dalam dokumen KEM-PPKF ini nantinya akan beroperasi sebagai cetak biru resmi dalam penyusunan RAPBN 2027.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target optimistis tersebut tertuang di dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 yang dipaparkan langsung oleh Presiden dalam Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Presiden Prabowo Subianto menyinggung sejarah panjang penjajahan dan imperialisme yang pernah dialami bangsa Indonesia, saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).