Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto mengundang warga dari berbagai profesi, mulai dari petani hingga buruh pabrik, untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026.

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melepas pawai karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (17/8/2026). Sejumlah mobil hias dari berbagai kementerian dan lembaga mulai bergerak mengelilingi kawasan Monas.

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan suatu pengadilan ad hoc khusus. Pengadilan itu akan difungsikan mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi perusahaan BUMN selama 30 tahun ke belakang. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam rangkaian pesta rakyat atau Malam Merdeka di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Senin (17/8/2026). Presiden Prabowo terlihat antusias menyambut 32 kendaraan hias hingga melambaikan tangan saat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pengadilan adhoc dan amnesti bagi petinggi BUMN yang mengembalikan kekayaan negara. Secara substantif, ia mengatakan pernyataan Presiden Prabowo merupakan semangat untuk membenahi perusahaan-perusahaan BUMN.

Presiden Prabowo Subianto menekankan soal perampingan atau penataan ulang BUMN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan wacana pemberian dwi kewarganegaraan bagi talenta tertentu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto masih sebatas gagasan yang perlu dikaji bersama. Pemerintah juga belum menentukan skema maupun mekanisme penerapan kebijakan tersebut.