Kumpulan Berita

praperadilan.


Nasional
28 August 2026

Hakim Kembali Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah, Penetapan Tersangka Tetap Sah!

Hasil putusan tersebut berbeda dengan putusan yang diinginkan kubu Febrie. Sebabnya, dalam sidang praperadilan Jilid II sebelumnya, kubu Febrie Adriansyah telah membacakan petitum permohonan praperadilannya.

Nasional
27 August 2026

Perlawanan Yaqut di Kasus Korupsi Kuota Haji Ditolak, Perkara Masuk Pembuktian

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama. Dengan demikian, perkara tersebut berlanjut ke tahap pembuktian.

Nasional
23 August 2026

Aturan Baru Mahkamah Agung soal Praperadilan Dinilai Beri Kepastian Hukum

Hal ini untuk mencegah penanganan perkara pidana yang berlarut-larut serta menutup celah pembangkangan prosedur di pengadilan.

Nasional
21 August 2026

Praperadilan Penyitaan Febrie Adriansyah, Polri Serahkan Bukti Surat dan Hadirkan 2 Ahli

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penyitaan yang dilakukan Polri terhadap eks Jampidsus Febrie Adriansyah, pada Jumat (21/8/2026). Kubu Polri pun menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 orang ahli.

Nasional
20 August 2026

Tim Hukum Polri: Keterangan Ahli yang Dihadirkan Kubu Febrie Untungkan Pihak Termohon

Polri telah mengagendakan kehadiran ahli pada sidang berikutnya.

Nasional
20 August 2026

Sidang Praperadilan, Kubu Febrie Adriansyah Hadirkan Empat Ahli Hukum

Kubu Febrie meyoroti kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan prinsip kecermatan dalam persidangan ini.

Nasional
14 August 2026

Hadirkan Ahli, Kubu Dokter Tifa Yakin Jaksa Tidak Berwenang Perbaiki Dakwaannya

Luthfie mengatakan bahwa jaksa seharusnya mengajukan banding jika tak puas dengan putusan sela hakim.

Nasional
10 August 2026

Peradi Bersatu Desak MA Pertegas Aturan Jumlah Pengajuan Praperadilan

Mahkamah Agung (MA) didesak segera menerbitkan aturan terkait batasan pengajuan praperadilan yang dapat diajukan tersangka dalam penanganan perkara yang menjeratnya. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu, Ade Darmawan.