Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh dan LRT Jabodebek. Bendahara negara menilai eksekusi proyek yang minim terpantau sehingga berujung pada pembengkakan biaya yang membebani keuangan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melakukan pengisian jabatan definitif untuk tiga posisi Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Keuangan. Nama-nama kandidat untuk posisi strategis eselon I tersebut direncanakan akan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada bulan depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah mencopot Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran per Selasa (21/4/2026).

Kemenkeu memberikan tanggapan terkait beredarnya kabar perombakan posisi strategis di level eselon I Kemenkeu, khususnya mengenai jabatan Direktur Jenderal Anggaran serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menerapkan kebijakan perpajakan baru, termasuk isu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa jalan tol

Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah telah menetapkan keputusan final terkait pengalihan pengelolaan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke lingkup Kemenkeu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indonesia bisa lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5 persen.

Purbaya menegaskan, tidak pernah menerima instruksi dari Prabowo Subianto untuk membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).