Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima gelar Profesor Kehormatan (Honorary Professor) di bidang ekonomi dari Universitas Nankai, China.

Purbaya memberlakukan kebijakan insentif berupa pembebasan PPN DTP sebesar 100 persen untuk tiket pesawat udara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons berkembangnya spekulasi terkait rencana penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang tengah diparkir di jajaran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana likuiditas tersebut tercatat telah diperpanjang masa penempatannya hingga September 2026 mendatang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan meninjau kembali rancangan penambahan lapisan (layer) baru dalam struktur tarif cukai rokok. Langkah ini diambil guna merespons penolakan dari pihak parlemen, khususnya jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi secara santai kekhawatiran pasar mengenai potensi pemanfaatan instrumen surat utang Danantara sebagai celah praktik pencucian uang oleh investor kakap. Kebijakan pemberian karpet merah berupa proteksi hukum ini sengaja diambil negara sebagai strategi taktis untuk memancing dana-dana besar yang selama ini terparkir di luar negeri agar masuk ke ekosistem keuangan domestik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan batas aturan perlindungan hukum serta insentif perpajakan khusus bagi para investor yang menempatkan dananya pada instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kedua produk surat utang tersebut diterbitkan resmi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ribuan pakaian bekas impor ilegal (balepress) serta barang selundupan lain yang berhasil disita petugas Bea Cukai akan dihancurkan secara total.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membongkar sindikat besar peredaran pakaian bekas impor ilegal (balpres) jaringan antar-pulau.