Kumpulan Berita
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengimbau guru mengaji tidak mengajarkan paham radikal pada muridnya.
Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai penanganan radikalisme ASN ditandatangani oleh 11 kementerian/lembaga.
Orang-orang dengan paham intoleransi saat terancam suatu kelompok biasanya merespons dengan melakukan ujaran kebencian di media sosial.
Pemerintah akan mendalami rekam jejak peserta yang mengikuti seleksi.
Sebanyak 11 Kementerian dan Lembaga Negara melakukan kerja sama membuat portal aduan untuk aparatur sipil negara (ASN).
Sukmawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa paham radikal sudah ada sejak zaman dahulu.
Ketua Umum DMI Jusuf Kalla mengatakan tidak semua masjid dan musala di Indonesia terpapar radikalisme.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta Polri mencegah radikalisme di Indonesia.