Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara untuk memburu penyebar radikalisme.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menerapkan sistem wajib lapor satu kali 24 jam.

PBNU serukan untuk tidak takut kepada aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia.

BNPT merilis hasil penelitian bahwa 72 persen rakyat Indonesia antiradikalisme yang meresahkan masyarakat.

Permintaan itu disampaikan PBNU bersama 13 ormas Islam. Ormas radikal dinilai bisa mengancam keutuhan NKRI, harus dibubarkan.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sepakat sekolah dapat menjadi celah masuknya paham-paham radikalisme.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan ancaman radikalisme dan terorisme sulit dideteksi.

Perkembangan teknologi tidak mampu membendung masuknya arus informasi dari luar dan pengaruh budaya asing.