Radikalisme

Pengamat intelijen dan militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menyarankan pemerintah dapat menyusun agenda yang optimal.

Wakil Ketua DPR mengingatkan masyarakat bijak dalam menggunakan medsos. 

Dia menegaskan agar ASN jangan terlibat organisasi terlarang dan paham radikalisme.

Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengingatkan, agar para pamong praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

kelompok radikal dan intoleran ini terus melakukan paparan kepada masyarakat dengan memasukkan paham radikalisme dan ekstremisme.

Kementerian PPPA menegaskan keluarga garda terdepan mencegah masuknya paham radikalisme. Maka itu, keluarga harus diperkuat.

Nantinya deklarasi melawan segala bentuk terorisme juga akan dilakukan di wilayah lainnya.

Pengurus MUI Pusat Bidang Penanganan Terorisme, M. Najih Arromadloni menyebut pemerintah Indonesia seringkali dilabeli anti Islam.