Reformasi Polri.

Praktisi hukum, Saor Siagian menilai reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dimulai dari proses rekrutmen.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengingatkan pentingnya mewaspadai pihak-pihak yang disebutnya sebagai ?? penumpang gelap” dalam agenda reformasi Polri. Ia menilai ada oknum yang mengatasnamakan percepatan reformasi, tetapi memiliki kepentingan lain.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan perkembangan terkini proses Reformasi Polri yang saat ini tengah dibahas.

Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan, bahwa Korps Bhayangkara bakal memutuskan nasib Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang jabatan di luar struktur pada pekan ini.

Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat pleno, dan akan memberikan laporan ke Presiden Prabowo Subianto terkait kinerja tim selama lebih dari satu bulan sejak dibentuk.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, Polri tetap berada di bawah langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menepis isu yang bergulir Korps Bhayangkara tak lagi berada di bawah Presiden.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyebut ada sekitar 100 kelompok masyarakat yang bersurat ke Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk memberikan masukan.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, Polri sudah menerjunkan tim evaluasi pasca terjadinya aksi unjuk rasa besar yang terjadi pada akhir Agustus lalu.