Revisi Uu Kpk

Pramono menerangkan Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap warga negara mempunyai hak untuk menggugat UU KPK tersebut.

Herman Herry mengatakan dirinya menghargai sikap pimpinan KPK yang mengugat UU KPK tersebut melalui jalur konstitusi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, beberapa poin yang akan di perjuangkan di dalam judicial review tersebut.

Menurutnya, batasan usia pimpinan KPK itu lebih tepat dikonfirmasi ke DPR sebagai pembuat undang-undang.

Menurut Saut, kesimpulan pertemuan antara aktivis antikorupsi dengan KPK yakni untuk meminta Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu.

Presiden Jokowi diminta segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Publik menanti Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perppu KPK.

Menurut dia, harapan itu tidak ada gunanya karena yang berwenang mengeluarkan Perppu adalah Presiden Jokowi, bukan dirinya.