Revisi UU KPK

Presiden Jokowi dinilai butuh waktu menerbitkan Perppu KPK karena saat ini baru membentuk kabinet baru.

PKS menyatakan mendukung Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Mantan Ketua MK itu berujar, satu atau dua hari ini pihaknya baru akan menginventarisasi persoalan Polhukam.

"Sudah kita siapkan pengamanan sebanyak 1.500 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono terkait rencana demo BEM SI.

Agus Rahardjo mewakili lembaga antirasuah terlebih dahulu memberikan selamat atas dilantiknya kembali Jokowi.

Saat ini pimpinan KPK bukan penanggungjawab tertinggi.

Menurut Febri, ada banyak jalur yang bisa ditempuh oleh mahasiswa sebagai kelompok akademik dalam memperkuat peran KPK.

Mengajukan langkah uji materi atau judicial review UU KPK ke MK adalah cara terbaik dalam menyampaikan kritik terhadap regulasi tersebut.