Revisi UU KPK

PKS menyatakan mendukung Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Mantan Ketua MK itu berujar, satu atau dua hari ini pihaknya baru akan menginventarisasi persoalan Polhukam.

Salah satu revisi undang-undang KPK, akan menjadikan pegawainya sebagai Aparatur Sipil Negara.

Agus Rahardjo mewakili lembaga antirasuah terlebih dahulu memberikan selamat atas dilantiknya kembali Jokowi.

Saat ini pimpinan KPK bukan penanggungjawab tertinggi.

UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengajukan langkah uji materi atau judicial review UU KPK ke MK adalah cara terbaik dalam menyampaikan kritik terhadap regulasi tersebut.

Moeldoko meminta kepada seluruh pihak untuk bersabar terkait penerbitan Perppu untuk mencabut UU KPK yang baru.