Revisi UU KPK

Perppu KPK yang diwacanakan Jokowi menggantung karena tidak lagi tekanan dari publik.

Presiden Jokowi belum menerbitkan Perppu KPK meski mahasiswa sudah memberi tenggat waktu sampai 14 Oktober 2019.

Jika dilihat dari pengesahannya, tanggal 17 Oktober 2019, UU KPK itu akan dilaksanakan apabila tidak ada Perppu dari presiden.

Ia menyarankan agar Jokowi mengambil posisi yang tepat dalam menyikapi pro kontra UU KPK.

Arif Rahman Hakim menjelaskan opsi legislative review bisa jadi alternatif untuk UU KPK yang jadi polemik.

Arteria tak ingin polemik UU KPK hasil revisi ini sampai meniadakan saluran hukum yang telah disediakan.

Gawi menyampaikan bahwa pihaknya akan menempuh jalur Judicial Review dan menolak dengan tegas akan terbitnya PERPPU atas UU KPK.

Lagipula tak ada kegentingan memaksa bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Perppu KPK.