Rumah

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat program tiga juta rumah dengan pembentukan satuan tugas percepatan program tiga juta rumah.

Program tersebut, kata Maruarar, akan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya

Warga Jakarta, dapat memperoleh pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50?gi pembelian rumah pertama, baik rumah tapak maupun satuan rumah susun, dengan nilai maksimal Rp500 juta. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan hunian dan berlaku otomatis bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan, tanpa perlu mengajukan permohonan terpisah.

Pembangunan ini mencakup 324 hunian yang diperuntukkan bagi warga yang sebelumnya sudah terdata oleh pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng BUMN untuk membangun sebanyak 800 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang tinggal di kawasan bantaran rel di Jakarta.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa persoalan backlog atau kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto melakukan percepatan pembangunan perumahan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan milik BUMN.

Target pemerintah membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk menutup backlog perumahan.