Ruu Tni

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyoroti pihak yang mengkritik rapat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI digelar di Hotel Fairmont di tengah efisiensi anggaran.

Rapat yang digelar di hotel mewah itu menuai sorotan. Sebab, dianggap bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai, sikap KontraS terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan bentuk keberpihakan yang berbeda.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah sepakat untuk memperluas peran TNI duduk pada jabatan sipil di 16 kementerian dan lembaga.

DPR mempertimbangkan prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan di Badan Perbatasan Nasional.

Komisi I DPR tak menutup kemungkinan bahwa pembahasan RUU TNI bisa rampung sebelum lebaran Idul Fitri 1446 H.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan TNI akan mengikuti apapun hasil kebijakan dari rancangan revisi undang-undang TNI. Hal ini berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan dan penempatan TNI aktif di jabatan sipil.

Menurut Adies, kemungkinan paling cepat revisi UU TNI diselesaikan pada masa sidang berikutnya. Bisa cepat selesai bila tidak ada perdebatan panjang.