Kumpulan Berita
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto turut menyoroti kekhawatiran kembalinya Dwifungsi ABRI seperti Orde Baru (Orba) melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyoroti pihak yang mengkritik rapat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI digelar di Hotel Fairmont di tengah efisiensi anggaran.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai, sikap KontraS terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan bentuk keberpihakan yang berbeda.
Komisi I DPR RI bersama pemerintah mempertimbangkan untuk menambah perluasan tugas pokok TNI dalam Operasi Perang Selain Militer (OPSM).
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah sepakat untuk memperluas peran TNI duduk pada jabatan sipil di 16 kementerian dan lembaga.
Komisi I DPR tak menutup kemungkinan bahwa pembahasan RUU TNI bisa rampung sebelum lebaran Idul Fitri 1446 H.
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengusulkan agar revisi undang-undang nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (RUU TNI), bisa menerapkan terkait percepatan Masa Dinas Perwira (MDP).