Upah Minimum Provinsi (UMP)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021

Asosiasi buruh masih kekeuh menolak keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi pada tahun depan.

Para buruh mengaku menolak penetapan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

Said Iqbal berharap agar Gubernur sebagai pihak yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak mengikuti Surat Edaran.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak mengikuti edaran Menteri Tenaga Kerja

klaim persetujuan UMP yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak ada dalam pleno Depenas.

Ada sejumlah perusahaan justru mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19.

18 provinsi yang dilaporkan sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021.