Kumpulan Berita
Para buruh mengaku menolak penetapan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.
18 provinsi yang dilaporkan sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia
Pemerintah akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 pada 1 November 2020.
Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota telah melakukan dialog terkait usulan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Outsourcing menjadi salah satu poin yang disorot dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Perkembangan kenaikan upah pada semester II-2020 lebih rendah dibandingkan semester I-2020.
Pemerintah mengklaim bahwa Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja memberikan hak-hak pekerja atau buruh.