UU KPK

Revisi UU KPK, menurut Ahmad, sangat dibutuhkan agar KPK punya sistem yang mengawasi serta dapat memperkuat keberadaan lembaga itu sendiri.

Koordinator Korupsi Politik ICW, Donal Fariz melihat ada upaya secara sistematis melemahkan kewenangan KPK.

Ruki menjelaskan, surat yang ditandatangani lima pimpinan termasuk dirinya kala itu bukanlah usulan kepada pemerintah untuk merevisi UU KPK.

Ia mengatakan, seluruh institusi penegak hukum di Indonesia selalu mempunyai badan yang mengawasi kerjanya.

Jokowi diminta untuk tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres).

Ia berharap, pemerintah dan parlemen memberikan contoh transparansi kepada publik, dengan tidak menutup-nutupi revisi UU KPK tersebut.

Revisi UU KPK ternyata diusulkan oleh 6 anggota DPR dari parpol-parpol pendukung Jokowi. Berikut rinciannya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menolak dengan tegas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.