Kumpulan Berita
Yusril ihza Mahendra.
Hari HAM Sedunia, Yusril Pastikan Negara Jamin HAM Warga Negara Tanpa Diskriminasi
Yusril menyampaikan hal itu saat menghadiri acara peringatan hari HAM Sedunia di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM).
Menko Yusril: Jangan Terperangkap Masa Lalu, Kita Harus Melihat ke Depan soal HAM
Yusril menyebut persoalan HAM merupakan persoalan semua orang. Namun, tanggungjawab, pemajuan dan perlindungan HAM diatur dalam amandemen konstitusi dibebankan kepada negara.
Dipulangkan ke Filipina, Hukuman Mati Mary Jane Berubah Jadi Seumur Hidup
Indonesia dan Filipina telah menandatangani perjanjian kesepakatan terkait pemulangan terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane Veloso.
Menteri Yusril Sebut Mary Jane Tidak Bisa lagi Masuk ke Indonesia Seumur Hidup
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan terpidana kasus narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso tidak bisa lagi memasuki kawasan Indonesia.
Pemerintah RI Bakal Pulangkan Terpidana Mati Mary Jane ke Filipina, Ini Syaratnya
Pemerintah Indonesia telah menerima permohonan resmi dari Pemerintah Filipina terkait pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso terkait kasus penyelundupan narkotika.
Pimpinan KPK Temui Menko Yusril, Bahas RUU Perampasan Aset
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) pada Kamis, 7 November 2024. Mereka bertemu dengan Menko Kuhmham Impas, Yusril Ihza Mahendra.
Pemerintah Tunggu DPR Bahas RUU Perampasan Aset
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, saat ini pemerintah tengah menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
Yusril Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Reformasi Hukum
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen Pemerintah, untuk melakukan reformasi hukum yang mendalam dan terstruktur.