Kumpulan Berita
Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahasan RUU Perampasan Aset bersama DPR RI.
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati dalam KUHP Nasional tidak dihapuskan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra setuju dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang tak setuju terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor
Yusril Ihza Mahendra menerima kunjungan dari Menteri Dalam Negeri Malayasia, Saifuddin Nasution pada Selasa (25/2/2025).
Ia mengatakan, RUU Keamanan Laut sangat diperlukan untuk menjadi payung hukum pengamanan di perairan Indonesia. Ia mengatakan, pihaknya bakal melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait hasil kesepakatan rapat itu yakni, merancang UU Keamanan Laut.
Kasus ini menjadi ramai karena pemberitaan, tetapi pemerintah tidak hanya fokus pada kasus Reynhard dan Hambali, melainkan seluruh kasus WNI di luar negeri.
Yusril Ihza Mahendra menanggapi perihal masih ada 300 terpidana mati yang belum dieksekusi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku pesawat yang ditumpanginya dari Makassar menuju Jakarta.