Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Begini Cara RI Atasi Masalah Perumahan

Michelle Natalia, Jurnalis · Rabu 25 Januari 2023 14:46 WIB
https: img.okezone.com content 2023 01 25 620 2752780 begini-cara-ri-atasi-masalah-perumahan-lW96y9d2Uh.JPG Ilustrasi rumah. (Freepik)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa Indonesia telah melewati 2022 dengan baik.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban mengatakan bahwa Indonesia telah melewati 2022 dengan baik.

Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 5,2-5,3%. Tak hanya itu saja, inflasi terjaga di kisaran 5,5% dan penyaluran kredit di sektor properti tumbuh 8,3%.

"Oleh karena itu optimisme ini perlu kita jaga dalam menjalani tahun 2023. Kami melihat sektor perumahan adalah salah satu sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita karena dia memiliki multiplier effect yang sangat tinggi terhadap sektor lainnya," ujar Rionald dalam acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Ekosistem Pembiayaan Perumahan secara virtual di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

 BACA JUGA:Kemenkeu: Pokok Lelang Tembus Rp35,23 Triliun di 2022

Pihaknya menyambut dibentuknya Sekretariat Ekosistem Perumahan.

Harapannya adalah sekretariat ekosistem ini dapat melihat permasalahan perumahan di RI dengan jernih.

Follow Berita Okezone di Google News

"Pengalaman saya di Bank Dunia menunjukkan bahwa institusi-institusi seperti ini penting, terlepas nanti ada putusan public policy yang sifatnya kontemporer, yang berarti bergantung pada situasi dan keadaan," ungkap Rionald.

Akan tetapi, sekretariat ekosistem itu sendiri harus bisa jernih melihat masalahnya.

Dia mengatakan bahwa pihaknya memahami Kementerian PUPR sudah berupaya untuk mempercepat penyediaan rumah sederhana dan layak huni bagi masyarakat.

"Sementara dari sisi kami di Kemenkeu, pada dasarnya APBN sifatnya agak terbatas, sehingga terkait dengan masalah perumahan, ini sekretariat ekosistem bisa memberikan masukan yang independen walaupun nantinya public policy-nya bisa berbeda," tambah Rionald.

Dia menegaskan, pada dasarnya pihaknya ingin memenuhi harapan masyarakat.

"Karena memiliki rumah adalah hak yang harus bisa disediakan oleh pemerintah," tandas Rionald.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini