"Pengalaman saya di Bank Dunia menunjukkan bahwa institusi-institusi seperti ini penting, terlepas nanti ada putusan public policy yang sifatnya kontemporer, yang berarti bergantung pada situasi dan keadaan," ungkap Rionald.
Akan tetapi, sekretariat ekosistem itu sendiri harus bisa jernih melihat masalahnya.
Dia mengatakan bahwa pihaknya memahami Kementerian PUPR sudah berupaya untuk mempercepat penyediaan rumah sederhana dan layak huni bagi masyarakat.
"Sementara dari sisi kami di Kemenkeu, pada dasarnya APBN sifatnya agak terbatas, sehingga terkait dengan masalah perumahan, ini sekretariat ekosistem bisa memberikan masukan yang independen walaupun nantinya public policy-nya bisa berbeda," tambah Rionald.
Dia menegaskan, pada dasarnya pihaknya ingin memenuhi harapan masyarakat.
"Karena memiliki rumah adalah hak yang harus bisa disediakan oleh pemerintah," tandas Rionald.
Follow Berita Okezone di Google News
(ZWD)
