Anggaran.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Pemerintah akan membentuk lembaga yang akan mengonsolidasikan pembelajanaan. Hal ini ditujukan untuk mengefisienkan pembelajaan pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan penambahan anggaran untuk menjamin keberlanjutan layanan angkutan laut perintis hingga akhir 2026.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp5,05 triliun. Tambahan anggaran ini disebut untuk mendukung pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN).

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan kebutuhan anggaran untuk tahun 2027 Rp291 triliun. Akan tetapi hanya Rp98,47 triliun yang disetujui

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun untuk pelaksanaan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada tahun 2027. Alokasi tersebut menjadi bagian dari pagu indikatif anggaran Kementerian PU tahun 2027 yang mencapai Rp98,47 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah melakukan efisiensi anggaran di lembaga/kementerian yang selama rezim pemerintahan sebelumnya tak tersentuh. Bendahara negara memastikan kebijakan efisiensi anggaran atas dasar dugaan penyimpangan tata kelola.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antara pembangunan jalan dan pengembangan kereta api di Indonesia. Ia menilai investasi di sektor perkeretaapian masih jauh tertinggal dibandingkan infrastruktur jalan.