Anggaran.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melapor kepada Komisi IX DPR RI jika kementeriannya diminta untuk melakukan efisiensi anggaran kembali oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini merujuk dari surat Kemenkeu yang diterima pada awal April 2026 kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara melalui kebijakan prioritasisasi dan refocusing belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Langkah ini merupakan bagian dari "8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional" guna memitigasi dampak dinamika global serta menjaga stabilitas fiskal nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terjaga dalam jalur yang berkesinambungan. Di tengah dinamika ekonomi dunia yang fluktuatif, Menkeu memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk meredam dampak gejolak eksternal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang langkah efisiensi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi utamanya adalah dengan menyesuaikan frekuensi penyaluran makan dari enam kali menjadi lima kali dalam seminggu.

Pemerintah telah menyiapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas pecahnya konflik di Timur Tengah yang telah memicu lonjakan harga minyak dunia.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan adanya risiko besar apabila defisit anggaran negara diperlebar hingga 3 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap mempertahankan pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah dinamika ekonomi global. Meski demikian, Kementerian Keuangan akan melakukan penyisiran ketat terhadap setiap detail alokasi guna memastikan dana tersebut benar-benar tepat sasaran dan efisien.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah berhasil menghemat anggaran negara sekitar USD18 miliar atau sekitar Rp303,14 triliun.