Anggaran

Kementerian Keuangan membuka ruang lebar bagi kenaikan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dengan proyeksi peningkatan hingga menyentuh angka Rp90 triliun pada tahun depan. Kepastian ini akan digodok lebih lanjut dalam rangkaian penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode berikutnya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp5,05 triliun. Tambahan anggaran ini disebut untuk mendukung pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN).

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan kebutuhan anggaran untuk tahun 2027 Rp291 triliun. Akan tetapi hanya Rp98,47 triliun yang disetujui

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan rencana menambah anggaran khusus sebesar Rp1 triliun untuk mendukung kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah melakukan efisiensi anggaran di lembaga/kementerian yang selama rezim pemerintahan sebelumnya tak tersentuh. Bendahara negara memastikan kebijakan efisiensi anggaran atas dasar dugaan penyimpangan tata kelola.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antara pembangunan jalan dan pengembangan kereta api di Indonesia. Ia menilai investasi di sektor perkeretaapian masih jauh tertinggal dibandingkan infrastruktur jalan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara melalui kebijakan prioritasisasi dan refocusing belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Langkah ini merupakan bagian dari "8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional" guna memitigasi dampak dinamika global serta menjaga stabilitas fiskal nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terjaga dalam jalur yang berkesinambungan. Di tengah dinamika ekonomi dunia yang fluktuatif, Menkeu memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk meredam dampak gejolak eksternal.