Kumpulan Berita

RUU Perampasan Aset.


Nasional
16 January 2026

RUU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Harta Tanpa Putusan Pidana

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan mengatur dua mekanisme perampasan. Salah satunya, perampasan dapat dilakukan tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Nasional
15 January 2026

Ini Jenis Aset Tindak Pidana yang Bisa Dirampas Negara

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI, Bayu Dwi Anggono menjabarkan secara rinci jenis aset yang dapat dirampas negara dari tindak pidana bermotif ekonomi, sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Nasional
15 January 2026

RUU Perampasan Aset Mulai Dibahas, DPR Targetkan Penguatan Penegakan Hukum

Komisi III DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Dimulainya pembahasan tersebut ditandai dengan penyampaian laporan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU oleh Badan Keahlian DPR RI.

Nasional
16 September 2025

RUU Perampasan Aset Dikritik, Guru Besar UNM: Ada 5 Pasal yang Bisa Rugikan Rakyat Kecil

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh melawan korupsi ternyata menyimpan masalah.

Nasional
16 September 2025

RUU Perampasan Aset, Fraksi PAN: Kita Akan Perjuangkan Aspirasi Publik!

Selain itu, kata dia, Fraksi PAN menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat sikap atau perkataan yang kurang berkenan.

Nasional
16 September 2025

DPR dan Presiden Satu Suara, RUU Perampasan Aset Siap Digolkan

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dan DPR RI telah memiliki komitmen yang sama terkait RUU Perampasan Aset.

Nasional
14 September 2025

Komisi III DPR Kebut RKUHAP dan RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas Tahun Ini

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengatakan, dua RUU ini telah menjadi perhatian banyak pihak.

Nasional
13 September 2025

DPR Sebut RKUHAP Harus Jadi Pedoman APH di RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan menjadi regulasi krusial untuk keberlanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.