Ruu Perampasan Aset

Komisi III DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana bersama pemerintah pada Kamis (5/11/2026). Rapat perdana tersebut digelar saat DPR masih menjalani masa reses.

Habiburokhman menjelaskan, dirinya telah menggelar rapat internal bersama pimpinan DPR RI. Rapat itu menyepakati agar pembahasan RUU Perampasan Aset digelar pada masa reses.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana resmi disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR. Di tengah proses pembahasan tersebut, mantan Ketua Komisi III DPR RI Pieter C Zulkifli mengingatkan pentingnya kontrol ketat terhadap kewenangan aparat dalam perampasan aset.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan menjadi pembahasan 'super prioritas'. Bahkan, pembahasan akan dimaksimalkan pada saat DPR memasuki masa reses.

Kewenangan besar dalam penerapan RUU Perampasan Aset sebaiknya diberikan kepada lembaga yang memiliki kredibilitas. Selain itu, pengawasan ketat juga diperlukan sebagai bagian penting untuk memastikan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Dalam forum tersebut, Harris menegaskan dukungannya terhadap upaya negara memberantas tindak pidana sekaligus mengembalikan aset yang berasal dari hasil kejahatan.

DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana (PATP) bakal disahkan paling lambat 15 Desember 2026. RUU tersebut pembahasannya sempat tertunda selama lebih dari 10 tahun.

DPR RI tengah mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Bahkan, ada target RUU tersebut harus rampung pada 15 Desember 2026.