RUU Perampasan Aset

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk ke dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025

Usulan tersebut disampaikan Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) pada Kamis, 7 November 2024. Mereka bertemu dengan Menko Kuhmham Impas, Yusril Ihza Mahendra.

Doli mengatakan, RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari pemberantasan korupsi.

Kaesang berharap, RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan pada DPR periode 2024-2029.

RUU ini merupakan langkah krusial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ganjar Pranowo menginginkan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset bagi koruptor.

"Saya kira perampasan aset harus segera disahkan karena itu yang menjadi tuntutan masyarakat," ujar Ganjar.