Kumpulan Berita

RUU Perampasan Aset.


Nasional
3 May 2025

Yusril Ihza Mahendra: Aset Hasil Korupsi Memang Harus Dirampas

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut aset hasil korupsi memang harus dirampas.

Nasional
2 May 2025

Pemerintah Ngaku Siap Kapanpun Bahas RUU Perampasan Aset, Tinggal Tunggu Undangan DPR

Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahasan RUU Perampasan Aset bersama DPR RI.

Nasional
2 May 2025

Soal RUU Perampasan Aset, KPK: Pernyataan Prabowo Keseriusan Pemerintah

KPK menyambut baik dukungan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto yang menyatakan mendukung RUU Perampasan Aset.

Nasional
4 December 2024

Baleg DPR Tunda Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ini Penyebabnya

Menindaklanjuti hal ini, pimpinan Baleg DPR RI pun melakukan rapat pimpinan. Hasilnya, rapat pimpinan memutuskan agar rapat pembahasan RUU Perampasan Aset ditunda.

Nasional
20 November 2024

Kenapa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas? Ini Kata Baleg DPR

Bob Hasan menjelaskan alasan yang membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk dalam daftar pembahasan Prolegnas prioritas.

Nasional
19 November 2024

Baleg DPR Sepakat 41 RUU Masuk ke Prioritas Prolegnas 2024, Tak Ada RUU Perampasan Aset!

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk ke dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025

Nasional
8 November 2024

Pimpinan KPK Temui Menko Yusril, Bahas RUU Perampasan Aset

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) pada Kamis, 7 November 2024. Mereka bertemu dengan Menko Kuhmham Impas, Yusril Ihza Mahendra.

Nasional
7 November 2024

Pemerintah Tunggu DPR Bahas RUU Perampasan Aset 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, saat ini pemerintah tengah menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.