tanah.

Penantian panjang ribuan keluarga transmigran untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati akhirnya terjawab. Kementerian Transmigrasi menyerahkan 2.770 sertipikat hak milik (SHM) kepada 1.570 kepala keluarga (KK) transmigran di 19 lokasi yang tersebar di lima provinsi dan delapan kabupaten.

Pemerintah menyiapkan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) untuk mengurai kebuntuan hukum dalam penyelesaian konflik agraria.

Apa perbedaan sertifikat tanah elektronik dengan sertifikat biasa? Sertifikat tanah elektronik disimpan lebih aman, anti-palsu.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus mendorong pelaksanaan reforma agraria untuk menciptakan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah yang berkeadilan.

ATR mempercepat proses verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah.

Pemerintah menargetkan penerbitan 1 juta sertifikat pada 2026, kemudian meningkat menjadi 2 juta sertifikat pada 2027 dan tambahan 5 juta sertifikat pada 2028.

Masyarakat perlu memastikan status tanah sejak awal sebelum melakukan transaksi jual beli.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa saat ini sebagian besar tanah di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu saja.