JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengakui inkulis keuangan syariah masih rendah. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah.
Baca juga: Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren, Seperti Apa Ya?
"Kalau liat penduduk, kita harusnya berkembang pesat dalam ekonomi keuangan syariah. Tapi survei terakhir, tingkat inklusi keuangan syariah masih rendah padahal mayoritas muslim," ujar Iskandar dalam diskusi online, Jakarta, Kamis (13/8/2020).
Iskandar mengatakan, jumlah penduduk muslim yang cukup besar harusnya menjadi modal bagi Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan syariah. Untuk itu, hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pihak termasuk mulai mengembangkan ekosistem digital.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Minta Pelaku Ekonomi Syariah Melek Digital
"Ini harus jadi modal dasar yang harusnya kita bisa gunakan. Termasuk walaupun terjadi peningkatan inklusi keuangan, perlu didorong agar lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan NU, dengan pesantren itu telah mengembangkan ekosistem digital untuk mendorong ekonominya," katanya.
Dia menambahkan, inklusi keuangan tidak hanya digunakan untuk bertransaksi tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup. Salah satunya untuk menyediakan pembiayaan untuk masyarakat yang membutuhkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Baca juga: Wapres: Ekonomi Syariah Selain Menguntungkan, Harus Memenuhi Ketentuan Syariah
"Salah satunya menyediakan pembiayaan untuk warga NU dan para pesantren yang ingin berusaha. Dengan menyediakan kredit lunak atau KUR. Kita dorong terus agar tidak saja bisa membangkitkan ekonomi dari santri yang ingin jadi entrepreneur juga lingkungan di sekitar pondok pesantren. Ini tujuan akhirnya, ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat," tandasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(rzy)
