APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alokasi belanja untuk daerah sebenarnya mengalami kenaikan, meskipun Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3 persen.

DPR telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-5.

Sampai dengan Agustus 2025 telah direalisasikan belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.388,8 triliun dari belanja negara Rp1.960,3 triliun.

Kemenkeu kembali menunda konferensi pers APBN Kita, menimbulkan spekulasi terkait perubahan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan dampaknya pada kebijakan fiskal. Publik dan media harus menunggu update resmi kondisi fiskal terbaru.

Penempatan dana Rp200 triliun di Bank Himbara dan BSI menuai pro dan kontra. Ekonom menyoroti potensi pelanggaran konstitusi, sementara GREAT Institute menilai langkah ini konstitusional dan strategis untuk pemulihan ekonomi nasional.

Pemindahan dana SAL Rp200 triliun ke bank Himbara oleh Menteri Keuangan memicu perdebatan. Ekonom menyoroti potensi pengelolaan SAL yang tidak optimal dan mengkritik praktik 'berutang ugal-ugalan' di era pemerintahan sebelumnya, mempertanyakan dampaknya pada sektor riil dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin pemerintah memiliki kas yang cukup untuk menjalankan program.