APBN

Ekonomi Indonesia diklaim tumbuh solid di atas 5% di tahun pertama pemerintahan Prabowo. Ekonom Celios, Nailul Huda, memberikan catatan terkait potensi pelemahan ekonomi di 2025, menyoroti indikator seperti PMI manufaktur, PHK, dan penurunan IKK.

Kementerian Keuangan memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak membebani APBN. Pendanaan murni B2B oleh konsorsium Indonesia-China, bukan utang pemerintah. PT KAI terlibat dalam konsorsium.

Utang pemerintah pusat turun menjadi Rp9.138 triliun per Juni 2025. Rasio utang terhadap PDB 39,86%, masih aman di bawah batas UU. Data utang akan dirilis per kuartal demi kredibilitas statistik.

Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pendampingan teknis dan membuka hotline konsultasi untuk pondok pesantren di seluruh Indonesia, fokus pada keamanan struktur bangunan dan izin pendirian. Tim teknis akan dikerahkan untuk pengecekan, didanai dari APBN, dengan sampling audit di provinsi dengan pesantren terbanyak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memutuskan apakah gaji ASN daerah akan ditanggung pusat, mempertimbangkan kemampuan APBN dan kondisi ekonomi yang melambat. Disiplin fiskal tetap menjadi prioritas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alokasi belanja untuk daerah sebenarnya mengalami kenaikan, meskipun Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

DPR telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-5.

Kebijakan koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah terbukti dalam satu bulan terakhir.