KPK

Dugaan permintaan commitment fee sebesar 5 persen oleh pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memenangkan proyek pekerjaan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2022 senilai Rp20,7 miliar terungkap di persidangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua anggota DPRD Kota Bengkulu pada Senin (7/9/2026). Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong serta wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kota Bengkulu Bambang Hermanto (BH) terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Bambang diperiksa selama 11 jam.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 'Bajak Laut' dalam lanjutan persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji pada Selasa (1/9/2026). Bajak Laut merupakan nama lain dari eks Staf PBNU Syaiful Bahri, yang juga memiliki panggilan lain, Bahar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan 303 saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Awalnya, jumlah tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraeni (VLA), pada Senin (31/8/2026). Penyitaan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, saat kejadian pihaknya tengah melakukan fogging di area gedung.

Berdasarkan data Command Center Damkar kebakaran tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat kepada petugas.