KPK.

Tiga pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan segera menjalani persidangan, terkait kasus dugaan korupsi importasi barang. Hal itu setelah Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim bersama tujuh tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing (WNA) di Direktorat Jenderal Imigrasi. Masa tahanan mereka diperpanjang hingga 40 hari ke depan.

iPhone XS itu diketahui merupakan barang rampasan dari terpidana Nurwidihartana. Ia merupakan terpidana kasus suap terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut melelang rumah milik eks Hakim Agung Gazalba Saleh. Rumah mewah tersebut terjual dengan harga Rp6,2 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri asal-usul sejumlah aset milik mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, yang telah disita dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di Bali terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran Rp989 miliar untuk 2027. Angka ini meningkat dari pengajuan awal sebesar Rp762 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tidak akan menduplikasi penanganan dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum lain. Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menyidik dugaan korupsi terkait program tersebut.