KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengubah aturan pelaporan gratifikasi melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Perubahan ini berlaku untuk batas nilai gratifikasi, pelaporan, dan penandatangan SK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Madiun, Selasa (27/1/2026). Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terkait dugaan perkara korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. KPK juga mendalami ada atau tidaknya aliran dana hasil korupsi yang mengarah ke lingkungan partai politik.

KPK menjadwal ulang pemeriksaan lantaran eks Hanif Dhakiri absen pada pemeriksaan Jumat kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, Selasa (27/1/2026). Dua saksi itu adalah M. Agus Syafi, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus 2023??"2024, serta Nila Aditya Devi, Staf Asrama Haji Bekasi.

Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Mashyur (FHM), menyebut pembagian kuota tambahan haji merupakan kewenangan Kementerian Agama (Kemenag). Biro travel miliknya hanya diminta untuk mengisi kuota tersebut.

Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Mashyur (FHM), membantah biro travel miliknya memperoleh kuota haji tambahan secara ilegal. Fuad menegaskan, pihaknya hanya diminta pemerintah untuk mengisi kuota yang tersedia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menantang mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, untuk mengungkap secara terbuka fakta yang diketahuinya terkait dugaan keterlibatan partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas) dalam kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).