APBN.

Sampai dengan Agustus 2025 telah direalisasikan belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.388,8 triliun dari belanja negara Rp1.960,3 triliun.

Kemenkeu kembali menunda konferensi pers APBN Kita, menimbulkan spekulasi terkait perubahan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan dampaknya pada kebijakan fiskal. Publik dan media harus menunggu update resmi kondisi fiskal terbaru.

Penempatan dana Rp200 triliun di Bank Himbara dan BSI menuai pro dan kontra. Ekonom menyoroti potensi pelanggaran konstitusi, sementara GREAT Institute menilai langkah ini konstitusional dan strategis untuk pemulihan ekonomi nasional.

Pemindahan dana SAL Rp200 triliun ke bank Himbara oleh Menteri Keuangan memicu perdebatan. Ekonom menyoroti potensi pengelolaan SAL yang tidak optimal dan mengkritik praktik 'berutang ugal-ugalan' di era pemerintahan sebelumnya, mempertanyakan dampaknya pada sektor riil dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin pemerintah memiliki kas yang cukup untuk menjalankan program.

Penerimaan PPN dan PPnBM hingga Juli 2025 turun. Menkeu Purbaya optimis kuartal IV akan bangkit dengan dukungan belanja negara dan insentif fiskal. Pemerintah siapkan program percepatan pembangunan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan otomatis memicu inflasi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan berada di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen masih dalam batas aman.

Rencana pengalokasian dana Transfer ke Daerah (TKD) ke masing-masing penduduk menuai sorotan.