Kumpulan Berita

Buruh


Hot Issue
47 menit lalu

32.389 Buruh Kena PHK Sepanjang Januari hingga Juni 2026

Kemnaker mengungkapkan sebanyak 32.389 buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari hingga Juni 2026.

Hot Issue
9 July 2026

Said Iqbal dan Menaker Bertemu Bahas Aturan Outsourcing, Ini Hasilnya

Said Iqbal memastikan pembahasan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 mengenai pekerja alih daya (outsourcing) kini telah memasuki tahap finalisasi.

Hot Issue
9 July 2026

BLT Cair Lagi! Buruh Dapat Rp600.000, Ini Cara dan Syaratnya

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dicairkan kepada ratusan buruh pabrik rokok. Di mana BLT yang didapat mencapai Rp600.000.

Hot Issue
1 July 2026

Buruh Tuntut Pajak JHT Dihapus, DJP Akan Lakukan Kajian

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merespons tuntutan dari serikat pekerja yang mendesak penghapusan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Menurut DJP, usulan reformasi regulasi tersebut saat ini tengah masuk dalam tahap peninjauan mendalam oleh jajaran pengambil kebijakan fiskal.

Hot Issue
14 June 2026

4 Fakta Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo, Soroti Upah Layak hingga Kesejahteraan Buruh

Prabowo Subianto resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Smart Money
9 June 2026

Said Iqbal Terima Gaji Rp18,6 Juta Usai Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden

Said Iqbal akan menerima gaji Rp18,6 juta per bulan usai dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Hot Issue
7 June 2026

Harga Gas Industri Naik Picu PHK Massal, Buruh Ingatkan Bahlil

KSPSI Andi Gani Nena Wea meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari solusi imbas kenaikan harga gas industri.

Nasional
7 June 2026

Masih Berlaku Sejak Era Kolonial, Wamenaker Minta Ordonansi UAP 1930 Segera Direvisi

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor mendorong revisi Ordonansi UAP 1930 atau Stoom Ordonnantie 1930 yang hingga kini masih menjadi salah satu dasar pengaturan keselamatan kerja di Indonesia. Menurutnya, regulasi peninggalan era Hindia Belanda tersebut sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan industri modern.