Kumpulan Berita

Judi Online


Megapolitan
7 January 2025

Bunuh Anak dan Istri, Pria Ini Kirim Email ke Bank Indonesia Terjerat Pinjol dan Judi Online

Kemas menerangkan AF pernah mengirimkan pesan email kepada Bank Indonesia (BI).

Nasional
6 January 2025

Bareskrim Blokir 17 Rekening Terkait TPPU Judol, Nilainya Capai Rp72 Miliar

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri memblokir sebanyak 17 rekening, terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan tindak pidana asal judi online (judol).

Nasional
6 January 2025

Terbongkar, Begini Modus Sindikat Judi Online Bangun Hotel Aruss Semarang

Sindikat judi online (Judol) melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan modus menampuang uang pada rekening atas nama orang lain.

Jateng
6 January 2025

Disita Bareskrim, Operasional Hotel Aruss Semarang Masih Berjalan seperti Biasa

Manajemen Hotel Aruss, Kota Semarang, buka suara soal hotel tersebut disita Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terkait dugaan pencucian uang kejahatan judi online.

Nasional
6 January 2025

Bareskrim Sita Hotel Aruss Semarang Diduga Tempat Cuci Uang Judi Online

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita Hotel Aruss Semarang, yang merupakan hasil pencucian uang dari tindak pidana asal judi online (judol).

Nasional
6 January 2025

Meutya Hafid: Literasi Digital Adalah Tameng Utama Melawan Konten Negatif Internet

Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi judi dan pinjaman online ilegal (judol/pinjol) ilegal yang mengancam dan kian meresahkan masyarakat.

Nasional
1 January 2025

Pakar Intelijen: Polri Mendengar dan Memperhatikan Aspirasi Masyarakat

Kita lihat misalnya ada judi online yang banyak merugikan masyarakat dapat diberantas. Ini menunjukkan bahwa Polri mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Nasional
31 December 2024

Berantas Judi Online, Roy Suryo: Presiden Prabowo Harus Ubah PP Nomor 71 Tahun 2019

Pakar IT dan Telematika, Roy Suryo menyoroti pentingnya pengembalian kedaulatan digital Indonesia dengan mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019.